Thursday, 19 April 2018
Kepala LAN RI
DR. Adi Suryanto, M.Si.
Kepala LAN-RI



Kebijakan Diklat
Permohonan Dukungan Pengiriman CPNS terkait Presidential Lecture
2018-03-21 15:08:05
Undangan Presidential Lecture KL & Pemda
2018-03-13 10:44:48
KEPUTUSAN BERSAMA sosialisasi kebijakan pelaksanaan Latsar
2018-01-17 13:04:39
Modul Kesiapsiagaan Bela Negara
2018-01-16 15:46:45
Modul Analisis Isu Kontemporer
2018-01-16 15:27:18
Modul Bela Negara
2018-01-16 13:28:25
Latsar LAN CPNS
2018-01-12 17:50:35
Bahan Rapat Persiapan Latsar Nasional 2018
2018-01-12 08:44:14
Bahan Arahan Kalan Rapat persiapan Latsar 2018
2018-01-12 08:43:07
Salinan Peraturan LAN Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS Gol III
2018-01-09 14:20:14










Pengunjung
Online   1
Hari ini   86
Kemarin   90
Minggu ini   331
Bulan ini   582
Total   332639
Record: (20.11.2017)

LAN Akreditasi 24 Lembaga Diklat Pemerintah


Jakarta Sebanyak 24 Lembaga Diklat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperoleh sertifikat akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Akreditasi ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas penyelenggara diklat bagi para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).


Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, akreditasi terhadap lembaga diklat yang dilakukan LAN selaku instansi pembina diklat bertujuan untuk memastikan lembaga diklat kredibel dalam penyelenggaraan pelatihan.

"Standarisasi lembaga diklat dilakukan agar instansi pemerintah dapat memastikan telah mengirimkan para ASN-nya kepada lembaga diklat yang telah layak atau kredibel di dalam penyelenggaraan pelatihan sehingga kompetensi yang dihasilkan dari proses pelatihan dapat diterapkan secara langsung di tempat kerja," jelasnya saat memberikan Laporan dan Overview dalam acara penyerahan sertifikat akreditasi lembaga diklat pemerintah, di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Selasa (19/12), di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (19/12).
Menurut Kepala LAN, akreditasi ini juga sebagai bentuk kontrol kualitas serta monitoring dan evaluasi badan diklat yang dimiliki setiap instansi baik di pusat maupun daerah. Melalui upaya tersebut diharapkan setiap pimpinan di badan diklat terdorong untuk memperbaiki sistem pelatihan yang dimiliki. "Monitoring ini kita lakukan rutin setiap tahun dengan tujuan untuk terus memperbaiki kualitas lembaga diklat. Dengan demikian, secara nasional pemerintah dapat menjamin seluruh penyelenggaraan pelatihan bagi ASN berbasis kompetensi telah memenuhi standar penyelenggaraan diklat," jelasnya.
Kepala LAN juga mengatakan secara bertahap akan melakukan standarisasi lembaga pelatihan swasta yang akan menyelenggarakan pelatihan bagi ASN.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meminta Kepala LAN Adi Suryanto untuk terus memperbaiki akreditasi pusat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah, misalnya dengan sistem penurunan akreditasi.
"Jika yang dinilai kurang baik dapat diturunkan, misalnya dari A menjadi B. Begitupun sebaliknya jika sebelumnya mendapat penilaian B dapat naik menjadi A apabila memenuhi kriteria," kata dia.
Menurut Asman, akreditasi yang disematkan kepada lembaga diklat pemerintah harus diimbangi dengan perbaikan kualitas. Apalagi, akreditasi ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga diklat.
"Jangan jadikan akreditasi sebagai tujuan, berikan yang terbaik apa yang saudara saudara miliki. Pusat pendidikan dan pelatihan harus memberikan yang terbaik, bukan karena ingin akreditasi," kata dia.
Asman menegaskan, pusat pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting dalam pengembangan kompetensi ASN. Dimana kunci keberhasilan sebuah tempat pendidikan dan pelatihan terletak pada model pelatihan yang disajikan. Upaya tersebut juga sejalan dengan UU ASN yang mengamanahkan ASN mendapatkan pelatihan minimum 20 jam pertahun. (alamsah/budiprayitno)